Politik saling kunci, demikian istilah yang disebutkan Bambang Soesatyo untuk menggambarkan kondisi DPR saat ini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Adanya dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto diakui berimbas pada kinerja dewan. Para pemimpin DPR dinilai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo tengah memainkan politik saling kunci.
Setelah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan agenda pemeriksaan Setya kemarin, hari ini sidang paripurna dibatalkan. Bambang menilai saat ini kredibilitas dewan tengah anjlok.
Sedianya, anggota DPR akan rapat paripurna pada pukul 10.00. Paripurna diagendakan membahas laporan Badan Legislasi DPR tentang Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak dan Rancangan Undang-undang KPK menjadi RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015. Namun, rapat itu ditunda dan akan dimulai pukul 19.00 nanti.
"Kredibilitas anjlok. Paripurna pagi ini tiba-tiba dibatalkan pimpinan secara sepihak. Saya menduga pimpinan DPR lagi memainkan politik saling kunci yang tidak terpuji itu," ujar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Selasa (8/12).
Dia mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan dari politik saling kunci yang sedang dimainkan pimpinan DPR. Namun, hal ini semakin memperlambat fungsi DPR terutama di bidang legislasi.
"Cara seperti itu jelas mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Memprihatinkan," katanya.
Pada masa sidang sebelumnya, DPR mengesahkan dua undang-undang yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Vietnam.
Adapun yang dihasilkan dalam masa sidang ini tidak termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015.
Setelah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan agenda pemeriksaan Setya kemarin, hari ini sidang paripurna dibatalkan. Bambang menilai saat ini kredibilitas dewan tengah anjlok.
Sedianya, anggota DPR akan rapat paripurna pada pukul 10.00. Paripurna diagendakan membahas laporan Badan Legislasi DPR tentang Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak dan Rancangan Undang-undang KPK menjadi RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015. Namun, rapat itu ditunda dan akan dimulai pukul 19.00 nanti.
"Kredibilitas anjlok. Paripurna pagi ini tiba-tiba dibatalkan pimpinan secara sepihak. Saya menduga pimpinan DPR lagi memainkan politik saling kunci yang tidak terpuji itu," ujar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Selasa (8/12).
Dia mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan dari politik saling kunci yang sedang dimainkan pimpinan DPR. Namun, hal ini semakin memperlambat fungsi DPR terutama di bidang legislasi.
"Cara seperti itu jelas mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Memprihatinkan," katanya.
Pada masa sidang sebelumnya, DPR mengesahkan dua undang-undang yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Vietnam.
Adapun yang dihasilkan dalam masa sidang ini tidak termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015.
