Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat melakukan interupsi saat rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan dirinya akan menangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto apabila menjadi Jaksa Agung. Hal itu disampaikannya menyikapi dugaan dicatutnya nama Presiden Jokowi oleh Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Kalau saya Jaksa Agung, saya tangkap Novanto. Harus diberi pelajaran. Lembaga negara harus dihormati," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/12).
Anggota Komisi Hukum DPR ini berpendapat Kejaksaan Agung harus melakukan jemput bola atas perkara ini. Sebab, dugaan pelanggaran etika Setya bisa berujung pada tindak pidana korupsi sesuai isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kalau saya Jaksa Agung, saya tangkap Novanto. Harus diberi pelajaran. Lembaga negara harus dihormati," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/12).
Anggota Komisi Hukum DPR ini berpendapat Kejaksaan Agung harus melakukan jemput bola atas perkara ini. Sebab, dugaan pelanggaran etika Setya bisa berujung pada tindak pidana korupsi sesuai isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ruhut mengatakan upaya jemput bola ini perlu segera dilakukan apalagi setelah Presiden Joko Widodo meluapkan kemarahannya kemarin, terkait pencatutan namanya demi memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
"Presiden sebagai atasan mereka sudah marah, jemput bola saja. Panggil Novanto," katanya.
Karenanya, dia berpendapat Kejaksaan Agung sudah bisa meminta keterangan Setya Novanto. Sebab, Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sudah memberikan keterangan terlebih dahulu ke kejaksaan.
"Jadi (Kejaksaan menunggu) apalagi?" tuturnya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI. Partai pimpinan Muhammad Romahurmuziy itu menilai Setya sudah tidak layak meminpin parlemen. (Baca: Kepemimpinan Kahar di Sidang Setya Novanto Dipertanyakan)
Sikap yang dilayangkan oleh partai berlambang Kabah itu didasari oleh penilaiannya terhadap kinerja Setya yang mereka anggap kerap melakukan "keputusan tergesa-gesa dan penuh konspirasi". "Kami akan mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpercayaan kami kepada Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Ketua DPP PPP Djoko Purwanto, dalam keterangan resmi di Gedung DPR, Selasa (8/12).
"Presiden sebagai atasan mereka sudah marah, jemput bola saja. Panggil Novanto," katanya.
Karenanya, dia berpendapat Kejaksaan Agung sudah bisa meminta keterangan Setya Novanto. Sebab, Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sudah memberikan keterangan terlebih dahulu ke kejaksaan.
"Jadi (Kejaksaan menunggu) apalagi?" tuturnya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI. Partai pimpinan Muhammad Romahurmuziy itu menilai Setya sudah tidak layak meminpin parlemen. (Baca: Kepemimpinan Kahar di Sidang Setya Novanto Dipertanyakan)
Sikap yang dilayangkan oleh partai berlambang Kabah itu didasari oleh penilaiannya terhadap kinerja Setya yang mereka anggap kerap melakukan "keputusan tergesa-gesa dan penuh konspirasi". "Kami akan mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpercayaan kami kepada Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Ketua DPP PPP Djoko Purwanto, dalam keterangan resmi di Gedung DPR, Selasa (8/12).
