Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih mengevaluasi satu per satu anggaran per dinas dalam rancangan KUAPPAS untuk APBD 2016. Ia ternyata menemukan kejanggalan pengadaan kursi roda di Dinas Sosial DKI yang mencapai Rp 2,7 juta/unit.
“Kursi roda Rp 2,7 juta kan gila. Aku aja sering beli kursi roda diam-diam, saya beli Rp 800 ribu,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (25/11).
Di dalam rancangan anggaran tersebut, jumlahnya sebanyak 30 unit. Itu belum termasuk pengadaan di suku dinas di 6 wilayah Jakarta.
“Saya langsung minta mereka beresin,” kata Ahok.
Sejak minggu lalu, setiap hari Ahok selalu menyisir rancangan anggaran setiap dinas dengan memanggil mereka satu per satu dan menanyakan seluruh perencanaan yang mereka buat. Hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan atau dinilainya tak masuk akal, langsung dicoret.
Ahok pun meminta bawahannya mengutamakan fungsi dalam menyusun anggaran untuk sebuah program atau pengadaan barang.
“Warga sekarang mau lihat wujud dan manfaat apa yang kita lakukan. Kalau penyuluhan, emang lu yakin dia akan lanjutkan ke bawah?” jelas Ahok.
Tahun ini, Ahok memutuskan mencoret sejumlah anggaran kegiatan sosialisasi, seminar atau penyuluhan di sejumlah dinas. Misalnya, pelatihan dengan peserta hanya 50 orang tetapi anggarannya mencapai Rp 1 miliar dan Dinas Pelayanan Pajak yang ingin menyelenggarakan penyuluhan pemahaman cara bayar PBB yang diikuti oleh Ketua RT/RW dengan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
“Terus saya tanya siapa yang mau kamu latih? RT RW. Lu yakin dia akan kasih pemahaman ke masyarakat? Enggak lah pasti. Makanya kami minta coret,” terang Ahok.
Ahok pun menargetkan evaluasi ini bisa selesai Jumat depan sehingga Senin pekan depan sudah bisa ditandatangani MoU KUAPPAS dengan DPRD DKI.
“Jadi harusnya Minggu dia Rapim. Bappeda, kan tinggal print out keluar nih bikin dari Excel lagi. Kalau semua komponen udah masuk, harusnya Senin sudah tandatangan KUAPPAS,” imbuh Ahok.
